Perjudian online di Indonesia telah lama dinyatakan ilegal dan diblokir secara gencar oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, di tengah maraknya pemblokiran, sering muncul kecurigaan dan pertanyaan publik mengenai mengapa praktik judi online ini terus subur dan sulit diberantas tuntas. Kecurigaan ini sering kali mengarah pada isu keterlibatan atau pembiaran oleh oknum-oknum di dalam struktur pemerintahan.
I. Dasar Kecurigaan Publik
Kecurigaan ini tidak muncul tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang mendorong opini publik untuk mempertanyakan efektivitas dan ketulusan upaya penindakan:
1. Kecepatan Adaptasi yang Mencurigakan
Meskipun Kominfo gencar memblokir ribuan situs, situs judi online baru selalu muncul dengan cepat (melalui mirror domain atau penggantian ekstensi). Publik bertanya-tanya, bagaimana operator judi bisa mendapatkan data list blokiran secepat itu, dan mengapa pergerakan server yang masif ini tidak dapat dideteksi secara lebih dini oleh otoritas keamanan siber negara.
2. Jejak Transaksi dan Aliran Dana
Bisnis judi online adalah industri bernilai triliunan Rupiah. Operasi sebesar ini memerlukan jalur transaksi yang kompleks melalui bank, payment gateway, dan dompet digital. Publik menduga bahwa aliran dana sebesar itu seharusnya mudah dilacak dan dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan otoritas perbankan, kecuali jika ada ‘payung’ atau perlindungan dari oknum tertentu.
3. Iklan Massif di Media Sosial
Meskipun ilegal, promosi judi online bertebaran di berbagai platform media sosial, bahkan melibatkan influencer publik dan figur terkenal. Kecurigaan muncul ketika melihat bahwa penindakan terhadap influencer seringkali lambat atau hanya bersifat simbolis, sementara bisnis inti judi terus berjalan.
4. Isu Backing Aparat dan Lingkaran Kekuasaan
Isu yang paling sensitif adalah dugaan adanya backing atau dukungan dari oknum aparat keamanan atau pejabat tinggi. Kasus-kasus penangkapan yang melibatkan operator judi terkadang mengungkap adanya setoran atau ‘uang koordinasi’ kepada oknum aparat agar bisnis mereka dapat berjalan mulus tanpa gangguan. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
II. Mekanisme yang Diduga Digunakan Oknum
Jika kecurigaan ini benar, mekanisme yang mungkin digunakan oknum pemerintah atau aparat untuk melindungi bisnis judi online meliputi:
- Informasi Bocoran: Memberikan informasi leak mengenai rencana razia, pemblokiran, atau perubahan kebijakan kepada operator judi sehingga mereka bisa mengambil langkah antisipasi.
- Pembiaran Transaksi: Menjamin bahwa rekening bank yang digunakan oleh sindikat judi tidak dibekukan atau diselidiki, meskipun menerima transaksi mencurigakan dalam jumlah besar.
- Lisensi Palsu atau Grey Area: Memanfaatkan celah regulasi atau menyediakan dokumen seolah-olah bisnis tersebut adalah bisnis gaming legal (seperti game berbasis koin) untuk menghindari penindakan.
III. Upaya Pemerintah dalam Merespon Kecurigaan
Pemerintah sering merespon kecurigaan ini dengan menekankan bahwa praktik judi online adalah kejahatan transnasional yang sulit diberantas dan bukan mencerminkan kebijakan institusi. Pihak kepolisian telah membentuk satuan tugas khusus untuk menindak anggota yang terbukti terlibat, namun langkah-langkah ini seringkali belum cukup untuk memulihkan sepenuhnya kepercayaan publik.
Untuk menghilangkan kecurigaan ini, diperlukan langkah yang lebih transparan dan radikal:
- Audit Transaksi Terbuka: Melakukan audit menyeluruh dan terbuka terhadap aliran dana judi yang melibatkan lembaga keuangan.
- Penindakan Internal Tegas: Penindakan hukum yang berat dan terbuka terhadap oknum aparat atau pejabat yang terbukti menerima suap dari sindikat judi.
- Transparansi Pemblokiran: Menjelaskan secara teknis tantangan pemblokiran dan mengundang pakar siber independen untuk mengawasi proses tersebut.
Kecurigaan peran pemerintah dalam judi online adalah cerminan dari frustrasi masyarakat terhadap maraknya kejahatan yang merugikan. Mengatasi masalah ini bukan hanya soal penindakan situs, tetapi juga soal membersihkan struktur internal dari potensi korupsi dan kolusi.
